Reshuffle Kabinet Hanya Bagi-bagi Kursi

Rencana reshuffle kabinet Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dinilai tidak memiliki visi yang jelas dan tak lebih hanya bagi-bagi kekuasaan.

"Reshuffle kabinet SBY tidak masuk akal, sebelumnya akan ada moratorium PNS, tiba-tiba menambah jumlah wakil menteri jadi 10 orang, mungkin jumlah kabinetnya bisa mencapai 50 an ada inkonsistensinya presiden," ujar pengamat politik Fajroel Rachman di Denpasar, Minggu (16/10/2011).

Dia juga meragukan efektivitas kabinet SBY hasil reshuffle dan tidak akan bisa menyelesaikan persoalan di republik ini.
Dia mencontohkan, Amerika Serikat yang mengurus ekonom senilai USD15 triliun hanya diurus 15 orang menteri dan 6 pejabat setingkat menteri.

Sedangkan PDB Indonesia cuma USD 800 M atau seperenambelas AS, diurus 40 orang menteri dan wakil. "Menurut saya tidak akan efektif dan tidak efisien," kata dia.

Tidak hanya itu, SBY juga tidak pernah menjelaskan alasan reshuffle misalnya apakah untuk meningkatkan infrastruktur atau untuk pemberantasan korupsi.

"Kita belum melihat secara jelas visi reshuffle apakah untuk meningkatkan kesejahteraan publik, pendidikan, kesehatan atau lainnya," ucapnya di sela sarasehan KNPI tentang sisi gelap investasi di Bali.

Yang terjadi, publik disuguhkan kepada sinetron pejabat berdatangan ke kediaman pribadi presiden dan yang ramai diperbincagkan si pejabat ini akan diganti pejabatitu.

Fajrul menegaskan, sampai saat ini, baik pergantian menteri Kabinet Indonesia Bersatu jilid I dan sekarang, tidak pernah SBY menjelaskan apa kekeliruan atau kekurangan sehingga seorang menteri harus diganti.

Demikian juga tidak ada penjelasan, kenapa perlu ditambah wakil menteri. "Tanggungjawab SBY belum pernah diberikan, tiba-tiba saja sekarang menambah wakil menteri. SBY tidak pernah bertabggungawab ke publik tentang apa yang dilakukan terhadap kabinet sebelunmya," tegasnya.

Karena itu, Fajrul berkeyakinan jika reshuffle saat ini tak lebih sebagai bagi-bagi kursi untuk parpol koalisi. Penggemukan kabinet saat ini bukan sebagai kabinet kerja seperti didengungkan melainkan kabinet bagi-bagi kekuasaan tanpa visi jelas.

Pendek kata SBY dinilai telah menerapkan politik dagang sapi dan sulit keluar dari sandera parpol.



Source : http://news.okezone.com/